anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menyampaikan sistem politik dinasti harus dibatasi, sebab berpotensi menyandra hak politik publik.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, kehadiran politik dinasti, misalnya berbagai kepala daerah adalah Salah satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik yang kebanyakan disediakan umum, ujar arwani thomafi pada jakarta, kamis.
arwani mengatakan, tidak mampu dipungkiri kalau darah politik mengalir selama suatu keluarga, tapi hal tersebut tetap mesti dibatasi untuk memberi kesempatan umum lain menduduki posisi politik tersebut.
misalnya calon pertahana tak bisa mencalonkan keluarganya pada Salah satu kurun waktu setelahnya, kami tidak akan hak yg dipunya kebanyakan publik itu tersandra dengan hak dinasti tersebut, kata arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti dan berpotensi mempersempit partisipasi umum dengan membiarkan suatu keluarga menguasai lebih dari Satu bidang, tak cuma politik, namun dapat merambah ke bidang ekonomi.
untuk tersebut, lanjut arwani, sekalipun darah politik tidak dapat dihalangi, tapi melalui filter tersebut, publik baru mempunyai kesempatan mengembangkan demokratisasi dalam sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan itu mesti diatur melalui baik, untuk tidak terjadi penyanderaan hak politik publik, papar arwani.